Mahfud MD dan RP.349 T

Barangkali di republik ini tidak ada kalangan elite politik yang tidak mengenal Mahfud MD. Ia seorang yang pernah menduduki jabatan strategis di republik ini, dan berkali-kali menjabat sebagai menteri. Juga ia sebagai seorang orang hebat yang pernah dikejutkan karena “gagal” menjadi calon wakil presiden dalam mendampingi presiden Jokowi. Kini kejutan tersebut kembali menyapa publik ketika Mahfud MD berani bersikap tegas di hadapan anggota DPR-RI (Komisi III) terkait adanya pergerakan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan sekitar Rp.300 T.


“Sebagian besarnya ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai”, Kata Mahfud dalam kutipan pers.


Dalam momentum bulan Ramadan ini, publik bukan saja sedang gaduh dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, tetapi juga beriringan dengan kegaduhan informasi adanya transaksi yang mencurigakan tersebut yang kemudian munculnya peristiwa keroyokan dan saling adu kekuatan komunikasi politik di dalam gedung parlemen. Katanya, Mahfud MD seperti sedang dikeroyok oleh DPR-RI. Katanya Mahfud MD digertak-gertak oleh sekelompok wakil rakyat, meskipun Mahfud MD tampak tak gentar menghadapi badai yang diciptakan oleh angota DPR-RI terhadap dirinya. Secara lengkapnya pembaca dapat menyaksikan langsung tahap demi tahap adegan “Mahfud MD Vs DPR-RI” melalui berbagai media arus utama maupun media sosial.


Terlepas dari berbagai dampak negatif dan positifnya. Sikap keberanian dan sedikit kesatria dari Mahfud MD dalam menantang DPR-RI untuk membongkar “dosa” pejabat negara, apakah itu terkait upaya menghalangi pengesahan beberapa kebijakan yang mendesak terkait transaksi aliran dana misterius “Rp.300 T” seperti yang dimaksud, hingga soal keunikan DPR-RI yang disebut Mahfud MD sebagai “Markus”, maksud lanjutannya adalah selesai gertak kemudian titip kasus. Barangkali apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut merupakan sudah menjadi rahasia publik dalam konteks demokrasi Indonesia kekinian.


Satu hal yang patut digarisbawahi adalah sikap Mahfud MD yang saat ini menjadi tampak masih menjadi “panglima” yang ingin membongkar sejumlah praktek keji dan memalukan oleh elite-elite di negeri ini patut diapresiasi, dan merupakan sesuatu yang dapat menyulut daya kritis publik dalam bernegara. Hal itu dilakukannya mulai dari beberapa kasus di antaranya adalah kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, penyelesaian pelanggaran HAM, hingga yang masih misterius saat ini terkait dana dengan jumlah Rp. 300 T atau Rp. 349 T. Saat ini belum diketahui pasti siapa yang akan terjerat atau yang akan menjadi tumbal di balik “suara kebenaran” yang dikobarkan oleh Mahfud MD.


Yang jelas saat ini, rakyat Indonesia masih penasaran meskipun ada yang geram melihat ulah pejabat di negeri ini. Selain itu tentunya petinggi-petinggi di Kementian Keuangan, apakah itu di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekalipun. Publik masih menunggu apa yang akan terjadi pada tahap selanjutnya, termasuk siapa saja nama-nama yang akan terseret dalam kasus transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, apakah hanya menyasari nama-nama pejabat kelas kakap atau kelas teri.


Benar bahwa rakyat tidak ingin terhenti pada perdebatan hebat antara Mahfud MD dengan sejumlah anggota DPR-RI. Jauh dari itu, rakyat justru ingin melihat sejauh mana kekuatan keadilan dapat terwujud dalam peristiwa Mahfud MD Vs DPR-RI tersebut. Sehingga peristiwa itu tidak bersifat layu sebelum berkembang atau berakhir dengan penuh kekecewaan rakyat. Artinya, semoga saja peristiwa tersebut tidak berakhir seperti drama korea, seru, sengit, mengaduk emosi, namun pada akhirnya hanya sebuah adegan yang dimainkan oleh para aktor yang berbagi peran antara pemeran yang menjadi sebagai jagoan dengan pemeran yang menjadi musuh.


Dalam konteks politik kekinian memang memahami keberanian Mahfud MD dalam “melawan” DPR-RI bukan berarti ia hanya melawan tanpa ada yang bantu. Sebagai Menko Polhukam, tentu sikap keberanian Mahmud MD tersebut hadir ketika setelah mendapat restu dari Presiden Jokowi, bahkan disebut-sebut BIN juga ikut menyokong langkah berani Mahfud MD dalam menghadang nyali politik DPR-RI.


Namun demikian, kisah berani Mahmud MD ini masih layak disebut sebagai bagiian awal, belum sampai pada klimaks, waktu dan realitaslah yang akan menentukan apakah peristiwa atau kisah “Mahfud MD Vs DPR-RI” akan berakhir pada aksi bongkar, tangkap dan perbaikan kebijakan. Atau justru sebaliknya, ada kompromi politik yang menempuh jalur politik enak sama enak. Kerena semua para pengagum Mahdud MD, terutama bagi kalangan yang menyebut “Kanda Mahfud MD” sedikit banyaknya mengetahui gaya politik dan karakter Mahfud MD saat sebelum dan sesudah masuk dalam kebinet Presiden Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!