Bogor — Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, M.Kes, mendapat banyak pertanyaan dari anggota DPRD Kota Sukabumi saat kunjungan kerja Komisi III DPRD ke RSUD Kota Bogor, Jumat (11/4). Kunjungan ini bertujuan menggali informasi mengenai keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan publik serta penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rombongan DPRD yang dipimpin Ketua Komisi III, Bambang Herawanto, disambut langsung oleh dr. Ilham. Dalam sesi tanya jawab, para legislator fokus menanyakan implementasi sistem e-BLUD, sumber pembiayaan rumah sakit, serta tantangan pelayanan kesehatan yang dihadapi.
Penerapan BLUD dan Pengelolaan Keuangan Digital
Menjawab pertanyaan anggota dewan terkait penerapan BLUD, dr. Ilham menjelaskan bahwa RSUD Kota Bogor telah menerapkan pengelolaan keuangan secara penuh berbasis BLUD, sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan PP No. 72 Tahun 2019. Dana operasional rumah sakit digunakan sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan, bukan untuk keuntungan.
Seluruh proses pencatatan dan pengelolaan keuangan dilakukan secara digital melalui sistem e-BLUD. “Data keuangan kami faktual dan aktual,” tegas dr. Ilham.
Sumber Dana dan Ketergantungan terhadap APBD
Saat ditanya apakah RSUD masih mengandalkan APBD, dr. Ilham menyebut sejak 2019 hingga 2025, rumah sakit tidak menerima subsidi dari APBD, kecuali untuk gaji sekitar 200 ASN. Namun ia berharap pemerintah daerah tetap memberikan dukungan, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan.
“Jumlah kunjungan terus meningkat, dari 800 menjadi 1.300 pasien per hari di poliklinik. IGD menerima lebih dari 200 kunjungan harian,” jelasnya. Kondisi ini menambah beban keuangan, terlebih RSUD harus menanggung subsidi pasien penyakit berat seperti kanker dan jantung, yang mencapai Rp800 juta.
Mutu Layanan dan Persaingan dengan Swasta
Untuk menjaga mutu layanan, dr. Ilham menekankan pentingnya standar prosedur medis. Ia mencontohkan kasus di Medan, di mana dosis obat bius dibagi untuk dua pasien, yang mengakibatkan pasien tetap merasakan sakit saat operasi. “Potensi penurunan mutu harus diantisipasi, dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada Wali Kota terpilih,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan tentang persaingan dengan rumah sakit swasta, dr. Ilham mengatakan RSUD terus meningkatkan kompetensi tenaga medis dan memperluas layanan. “Kami bersaing dengan 25 rumah sakit swasta di Kota Bogor, dengan tetap menjaga mutu dan pelayanan,” katanya.
Pendapatan Direktur dan Penggunaan SILPA
Terkait pendapatan, dr. Ilham menyebut sebagai PNS, gajinya sekitar Rp6 juta per bulan. Tambahan pendapatan berasal dari insentif BLUD sebesar 5% dari pendapatan rumah sakit yang dibagikan kepada jajaran struktural. “Jabatan ini bukan untuk mencari untung. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dr. Ilham menegaskan bahwa dana tersebut sepenuhnya dikelola kembali oleh BLUD untuk peningkatan layanan.
Komitmen RSUD dan Apresiasi DPRD
dr. Ilham juga memaparkan rencana penambahan layanan kesehatan, seperti radioterapi, serta rencana perluasan lahan RSUD untuk menunjang kebutuhan pasien yang terus meningkat. Ia juga menjelaskan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) dibentuk sesuai Permendagri 79/2018, terdiri dari pejabat SKPD dan tenaga ahli.
Menutup kunjungan, anggota Komisi IV DPRD Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan informasi dan praktik baik yang diterapkan di RSUD Kota Bogor.
“Banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan. Ini akan menjadi masukan penting untuk pengembangan RSUD Bunut di Sukabumi,” ujarnya.
(Ade S)
