Kab. Tasikmalaya – Pada Februari 2024, pemberitaan mengenai dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh oknum Kepala Desa Campakasari dan keluarganya sempat viral di sejumlah media nasional. Kini, isu tersebut mulai menemui titik terang setelah dilaporkan ke Polres Tasikmalaya.
Tidak hanya dugaan pemotongan BLT, sejumlah kejanggalan lain juga terungkap, seperti kasus pemasangan listrik yang sudah empat tahun tidak berfungsi karena anggarannya diduga dikorupsi. Oknum yang terlibat meliputi kepala desa berinisial UT, yang dibantu oleh adiknya berinisial D atau AJ, serta anak atau menantunya berinisial OG.
Saat ini, kasus ini telah ditindaklanjuti oleh Polres Tasikmalaya dan dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk proses audit terhadap penggunaan anggaran Dana Desa maupun dana lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.
Menurut pantauan masyarakat dan media, pada 21 Desember 2024, Inspektorat telah melakukan audit fisik di beberapa titik di Desa Campakasari. Namun, menurut seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, pemeriksaan tersebut dinilai tidak menyeluruh. Beberapa proyek, seperti bangunan PAUD, Posyandu, dan balai pertemuan masyarakat, tidak diaudit secara fisik.
Selain itu, praktik pemotongan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum perangkat desa masih terus terjadi, bahkan di tengah proses audit. Contohnya, di Kadusunan Cihurip, dua dari empat KPM dilaporkan kehilangan dana sebesar Rp200.000–Rp300.000 per KPM. Di Kadusunan Lamelaut, dua dari enam KPM dipotong Rp400.000 per KPM, sementara di Kadusunan Cimuncang 2, lima KPM masing-masing dipotong Rp200.000 dengan alasan pemerataan.
Masyarakat Desa Campakasari mendesak pihak-pihak terkait, seperti Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri (KEJARI), dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, untuk memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pelaku. Masyarakat menuntut hukuman yang setimpal, tidak hanya sebatas pengembalian kerugian negara.
“Jika hasil audit ini tidak transparan, kami masyarakat memiliki cukup bukti untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang lebih tinggi,” tegas seorang tokoh pemuda setempat kepada media.
( PPRI / R3d )
