Kab. Bogor – Bantuan mebeler yang disalurkan ke desa-desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menjadi perhatian publik. Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan DPMD dengan pengakuan sejumlah kepala desa terkait proses pengadaan bantuan tersebut. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Proposal
DPMD mengklaim bahwa bantuan mebeler diberikan berdasarkan permohonan atau proposal yang diajukan oleh desa-desa.
Namun, sejumlah kepala desa justru mengaku tidak pernah mengajukan proposal. Bahkan, mereka terkejut saat menerima bantuan tersebut, ada juga yang mengiyakan, dan ada yang diam..?
2. Waktu Penetapan Anggaran
Anggaran sebesar Rp33 miliar untuk pengadaan mebeler baru disahkan pada Oktober 2024 melalui APBD Perubahan.
Jika proposal diajukan pada Juni-Juli 2024, muncul pertanyaan logis: bagaimana desa bisa mengajukan permohonan sebelum anggaran disahkan?
3. Kesesuaian Informasi
Pernyataan Sekretaris DPMD, Dede Irmansyah, tentang mekanisme pengajuan proposal dan proses hibah bertentangan dengan temuan di lapangan.
4. Proses Hibah
Jika bantuan disalurkan tanpa pengajuan resmi, hal ini berpotensi melanggar prosedur administrasi yang seharusnya transparan dan berbasis kebutuhan nyata.
Ketidaksesuaian ini memunculkan dugaan terkait prosedur administratif, transparansi anggaran, serta mekanisme penyaluran bantuan. Beberapa pertanyaan yang muncul di antaranya:
Apakah benar desa-desa mengajukan proposal bantuan?
Bagaimana proses pengadaan dilakukan jika anggaran baru ditetapkan pada Oktober 2024?
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas DPMD melalui WhatsApp belum mendapatkan respons. Sikap diam ini justru memperbesar tanda tanya: apakah benar pemerintah desa tidak mengajukan proposal untuk bantuan mebeler tersebut?
( Ade Suhendar)
