Kab. Sukabumi – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Jawa Barat anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Adapun temuan tersebut salah satunya hutang pajak ppn/pph dari dana BOS pada Dinas Pendidikan
Dari hasil temuan tersebut tingkat SD Negeri berjumlah 112 sekolah dan tingkat SMP Negeri berjumlah 9 sekolah yang kedapatan hutang pajak dana BOS ppn/pph belum di bayar update tanggal 31 Desember 2023 pemeriksaan BPK RI.
Salah satunya SDN yang berada di kecamatan Cisaat tercatat ada 3 sekolah yang terkena audit menjadi temuan BPK menimbulkan hutang pajak ppn/pph dengan nominal bervariatif.
Saat dikonfirmasi awak media tiga kepala sekolah yang bersangkutan tidak dihadirkan hanya diwakilkan oleh dua orang pengawas dan ketua K3s bertempat di gedung PGRI kecamatan Cisaat,
rabu 13-11-24.
Asep hadi sebagai ketua K3S menyampaikan dengan singkatnya apa yang di bicarakan dan apa salahnya sekolah karena sudah selesai.
” Karena sudah terverifikasi sehingga tidak ada lagi masalah kemudian kesalahan sekolah apa dan hutang pajak sudah selesai”singkatnya.
Sementara itu Yoyo sebagai pengawas menjelaskan pajak sudah dibayar waktu ada panggilan dari dinas bersama dari BPK dan saya sendiri yang pegang buku rekening pajaknya pada saat itu dari aplikasi atau apa namanya yang jelas sekolah sudah bayar tapi tidak muncul dan intinya sudah terverifikasi dibulan januari.
“Pada saat dipanggil oleh orang dinas saya sendiri yang pegang buku rekeningnya, intinya pajak sudah dibayar dan terverifikasi,cuman tidak muncul dari aplikasi” jelasnya.
Sedangkan awak media hanya menanyakan terkait dari tiga sekolah tersebut kenapa sampai terjadinya ada hutang pajak dana BOS yang tercatat dari hasil pemeriksaan audit BPK.
Ketua K3s dan dua pengawas tidak bisa menjelaskannya pada saat dikonfirmasi.
Untuk pemberitaan selanjutnya pihak media akan konfirmasi ke dinas pendidikan kabupaten sukabumi.
(Heri)
