Kota Sukabumi – Debat calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi berlangsung di Grand Cikareo Regency, Perumahan Sukakarya, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada pukul 19.00 WIB. Tiga pasangan calon, yaitu Pasangan Dida (Ahmad Fahmi dan Dida), Hj. Ayep Jaki dan Bobby, serta pasangan Muraz dan Andri, turut hadir untuk menyampaikan visi dan aspirasi demi kemajuan Kota Sukabumi.
Pasangan calon nomor urut 2, Ayep Jaki dan Bobby, menekankan visi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai kota yang modern dan bebas banjir, dengan penataan infrastruktur yang memadai. Mereka menyebut pentingnya saluran air besar untuk mengatasi banjir, mengingat tidak ada drainase memadai yang dapat menampung air hujan dalam jangka waktu panjang. Mereka mengusulkan pemanfaatan kembali saluran air besar peninggalan Belanda sebagai solusi untuk mengurangi air tergenang di permukaan tanah.
Mengenai penanggulangan pengangguran, pasangan ini mengusulkan penerapan sistem city (kota mandiri) yang mampu meningkatkan produktivitas dan mengatasi masalah pengangguran, dengan menjadikan Sukabumi sebagai kota yang terhubung secara internasional. Mereka juga menyebutkan bahwa delapan daerah sudah terhubung dengan mereka untuk kerja sama di berbagai sektor.
Dalam hal anggaran, mereka menyoroti bahwa APBD Kota Sukabumi saat ini masih di bawah rata-rata daerah lain di Jawa Barat, dan ada peluang untuk meningkatkan anggaran tersebut melalui penerapan undang-undang dan peraturan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Mereka mengajak media untuk turut mengawal pelaksanaan undang-undang agar dapat dijalankan dengan jujur dan adil, tanpa ada praktik pungli.
Calon Wakil Wali Kota, Bobby, menambahkan bahwa mereka akan mengalokasikan anggaran tambahan sekitar 2 miliar rupiah untuk mendukung program-program pembangunan yang terencana. Ia juga menyoroti pengalamannya di bidang pemerintahan dan kedekatannya dengan nilai-nilai yang diusung oleh Prabowo, seperti ketegasan dan sikap anti pungli. Bobby menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan yang bersih dan siap menjalankan pemerintahan yang bebas dari pungutan liar demi kepentingan rakyat.
( Evi Susanti )
