Kab. Bogor – Rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Bali oleh para Kepala Desa (KADES) yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Bogor menjadi topik pembicaraan di kalangan pers. Bagaimana tidak acara tersebutpun dibiayai oleh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang notabene berasal dari pajak masyarakat, tentu akan menimbulkan pertanyaan terkait urgensinya, di karnakan menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara acara atau Event Organizer (EO).
Bahkan acara tersebutpun menjadi perhatian Rohmat Selamat, SH., MKn., yang merupakan Ketua DPC Bogor Raya, ia mengungkapkan keprihatinannya mengenai rencana Bimtek ini, yang memerlukan anggaran sebesar Rp 15 juta per Kepala Desa. Ia khawatir biaya besar tersebut dapat melukai perasaan masyarakat.
“Saya tidak mempermasalahkan soal BIMTEK-nya, karena dalam upaya memajukan desa, bimbingan teknis memang diperlukan. Namun, saya prihatin bahwa Bimtek harus dilaksanakan di Bali dengan biaya per Kades sebesar 15 juta, yang menurut saya tidak realistis,” Ucapnya Rohmat pada Selasa malam (18/9/2024).
Dari informasi yang diterimanya, Bali dipilih karena tema Bimtek adalah untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Bogor. Namun, Rohmat berpendapat bahwa destinasi wisata di Indonesia tidak harus selalu Bali.
“Jika tujuannya adalah belajar dari daerah yang maju di sektor pariwisata, menurut saya tidak harus ke Bali, Apalagi biayanya besar dan menjadi beban bagi desa.
Misalnya, Bimtek di Bandung juga bisa, karena di sana potensi pariwisatanya cukup baik dan biayanya lebih terjangkau,” jelasnya.
Rohmat berencana membawa masalah ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bogor (DPMD) untuk meminta kajian lebih lanjut tentang pelaksanaan Bimtek ke Bali tersebut.
“Besok pagi, saya bersama rekan-rekan dari DPC PWRI Bogor Raya akan mengajukan pertanyaan langsung terkait Bimtek ini.
“Kami juga ingin mencegah pemborosan anggaran yang dapat mengecewakan masyarakat desa,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa PWRI akan menyampaikan analisis internal mereka terkait kelayakan Bimtek yang seharusnya tidak membebani masyarakat desa, dan akan menyampaikannya dalam forum resmi PWRI kepada PMD Kabupaten Bogor.
“PWRI ingin membantu APDESI dan para Kades agar mereka tidak disalahpahami dan dianggap hanya menggunakan Bimtek sebagai kedok untuk rekreasi,”tegasnya.
“Intinya, kami akan memberikan masukan yang positif kepada APDESI dan PMD dalam forum resmi, dengan niat baik, bukan untuk mengusik,”pungkasnya.
( Red/PWRI )
