Kuasa Hukum Pengadu Mengawal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kabupaten Sukabumi Yang Akan Disidangkan Oleh DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) akhirnya menerima kelengkapan berkas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Hal ini diketahui setelah kuasa hukum dari pengadu, saudara “S”, mendatangi kembali DKPP RI pada hari Rabu, 04/07/2024.

Dalam laporannya, pihak pengadu mengadukan beberapa indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kami melakukan perbaikan dan menambah kelengkapan laporan serta alat bukti, dan laporan ini akan masuk ke tahap verifikasi materiil sebelum nantinya disidangkan,” tegas kuasa hukum pengadu, Adv. Rolan Benyamin Hutabarat, S.H., dan Adv. Rizall Firmansyah, S.H., dari Kantor Hukum Rumah Advokasi Merah Putih.

Pengaduan ini telah mendapat respon baik dengan diterimanya berkas lengkap beserta perbaikan dan kelengkapan alat bukti dari pihak DKPP.

“Iya, pihak DKPP harus serius menangani laporan pengaduan dari Sukabumi ini, apalagi kemarin DKPP baru saja memutuskan pemberhentian tetap Ketua KPU RI. Jadi, kita semua harus mengawal pengaduan ini. KPU harus dibersihkan dari oknum yang melakukan mal-administrasi, pelanggaran prosedur, dan pelanggaran kode etik,” ujar Bung Rolan kepada media.

“Kita juga harus waspada bila ada oknum yang mencoba mengintervensi pengaduan ini,” tambah Bung Rizall dengan tegas.

Di tempat terpisah, saudara pengadu “S” berharap kejadian ini akan menciptakan demokrasi yang adil di Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. “Demokrasi harus kita tegakkan di Sukabumi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Makanya saya melaporkan ke DKPP,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak KPU Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan mengenai kasus ini.

Sebelumnya, diberitakan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi dilaporkan oleh saudara “S” ke DKPP RI mengenai dugaan pelanggaran prosedural, mal-administrasi, serta pelanggaran kode etik dalam rekrutmen anggota PPK untuk Pilkada 2024 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.

( Red )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *