Ahli Waris Natadipura Curiga ada Konspirasi Diduga Oknum PTPN 8 dan oknum Pejabat Pemda Kab. Sukabumi

Kab. Sukabumi, – Polemik terkait tanah seluas 630 hektare di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus bergulir. Tanah tersebut diklaim oleh ahli waris almarhum Natadipura sebagai tanah hak milik adat, namun diklaim pula oleh PTPN VIII sebagai area HGU perusahaan BUMN tersebut.

Ahli waris almarhum Natadipura, melalui kuasa hukumnya, Saleh Hidayat, S.H.,mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan pendaftaran SPPT baru dan kesiapan ahli waris guna melakukan pembayaran pajak BPHTB waris atas tanah seluas 630 hektare tersebut kepada Dinas Bapenda Kabupaten Sukabumi. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Bapenda dengan alasan tanah tersebut termasuk area HGU PTPN VIII. (Sabtu, 13 Januari 2024)

“Kami melihat ada kejanggalan terhadap Surat Jawaban dari Dinas Bapenda Kabupaten Sukabumi tersebut, bahkan bisa disebut saya curiga ada kesepakatan jahat atau konspirasi antara oknum pejabat PTPN VIII dengan oknum Pejabat Pemda Kabupaten Sukabumi,” kata Saleh Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/1/2024).

Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki bukti surat dari KPK RI yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menindaklanjuti laporan pengaduan terkait jual beli, atau sewa kelola tanah HGU PTPN VIII menjadi ponpes Assalam dan Hotel Kolam Renang Demix. KPK telah menegaskan bahwa objek tanah seluas 630 hektare tersebut bukan tanah negara akan tetapi tanah hak milik adat.

“Itu artinya Negara tidak dirugikan karena objek tanah seluas 630 hektare tersebut diatas, bukan tanah negara akan tetapi tanah hak milik adat dimana pemiliknya adalah almarhum Natadipura yang hak warisnya jatuh kepada Klien kami sebagai ahli waris yang sah secara hukum,” tegas Saleh.

Saleh menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak ahli waris almarhum Natadipura atas tanah seluas 630 hektare tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum pejabat PTPN VIII dan oknum pejabat Pemda Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pihak PTPN VIII belum memberikan keterangan terkait polemik ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak PTPN VIII.

Penulis : Saleh Hidayat, S.H.,

( Iim Kaspiana )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *