Kuasa Hukum Ahli Waris Natadipura Sebut MOU Pemanfaatan Lahan Antara PTPN 8 dengan Pihak Lain Didug adalah Penyalahgunaan Wewenang

Kab. Sukabumi – Polemik terkait Tanah seluas 630 ha yang terletak di Desa Ubrug, Desa Sukaharja dan Desa Bojongkerta Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi yang selama ini di Klaim oleh Pihak PTPN VIII Kebun Cibungur, sebagai area HGU PTPN VIII, sebuah perusahaan BUMN, itu artinya tanah seluas 630 ha tersebut termasuk kategori Tanah Negara, tapi anehnya sebagian tanah tanah tersebut telah dialihkan bentuk pemanfaatannya yang semula area perkebunan menjadi, diantaranya telah berdiri bangunan permanen Ponpes Assalam, Hotel dan Kolam Renang Demix serta Agro Wisata Saung Porang tanpa ada bukti peralihan hak yang disampaikan ke publik, apakah jual beli, sewa kelola atau kerja sama usaha atas pemanfaatan tanah negara tersebut. Belakang ditemukan sebuah bukti adanya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan oleh dan antara Direksi PTPN VIII dengan salah seorang warga masyarakat Sukabumi. Saya melihat ada kejanggalan dalam MOU tersebut, bahkan bisa disebut sebuah MOU yang dapat dikategorikan di duga sebuah Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang, yakni melanggar pasal 17 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Badan dan atau Pejabat Pemerintah dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai badan dan atau pejabat pemerintah

Dalam perjanjian tersebut jelas – jelas PTPN 8 tidak menyebutkan alas hak HGU sebagai dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan tanah negara, akan tetapi dalam perjanjian tersebut justru menunjukan PTPN 8 sebagai pemilik tanah, itu berarti tanah tsb tanah hak milik adat yang di klaim milik PTPN 8 bukan tanah negara.

Ini menunjukan bahwa oknum PTPN 8 telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kebohongan publik, yakni menyebarkan informasi ke masyarakat atau publik secara luas bahwa tanah tersebut adalah area HGU PTPN 8 dan mencatatkan data di administrasi Pemda Kabupaten Sukabumi juga sebagai tanah HGU, akan tetapi disisi lain, oknum pejabat PTPN 8 dalam salah satu MOU kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak lain tersebut diatas, telah mengklaim sebagai Pemilik Tanah, artinya tanah tersebut termasuk kategori Tanah Gak Milik Adat bukan Tanah Negara. Ini jelas jelas menunjukan bahwa Tanah seluas 630 ha tersebut adalah tanah hak milik adat, dimana pemiliknya adalah almarhum Natadipura yang hak warisnya jatuh kepada Klien Kami sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum.

Penulis : Saleh Hidayat SH.
Editor : IK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *